Di sebuah rapat kerja di Jakarta beberapa waktu lalu, saya sempat  terkesima dengan salah seorang narasumber, bukan karena isi ceramah yang  disampaikan dan cara menyampaikannya, tetapi karena bahasa yang digunakan. Narasumber itu menggunakan istilah-istilah dari bahasa Inggris  dicampur dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia, seperti “menginputkan”, “mengupload”, “mendownload”, “mendelete”, “mengupgrade”, “mengendorse”, dan “mensupport”. Itu sebagian contoh yang sempat saya tulis, dan masih banyak yang lain. Saya melihat gejala penggunaan istilah-istilah seperti itu bukan sebagai peristiwa linguistik sederhana. Bagi saya itu persoalan serius. Apalagi yang menggunakan itu ialah seorang pejabat tinggi negara yang seharusnya bisa menjadi teladan atau contoh dalam semua hal, termasuk dalam berbahasa.

Beberapa minggu terakhir ini, kita menyaksikan amarah umat Islam terhadap Gubernur DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas pernyataannya yang dianggap mengandung penistaan agama (Islam), khususnya terkait al Qur’an Surat Al Maidah ayat 51. Ujungnya, Jum’at, 4 November 2016 terjadi unjuk rasa besar-besaran di ibukota Jakarta oleh kelompok yang menyebut diri sebagai “Gerakan Pengawal Fatwa MUI”. Mereka menuntut pemerintah segera memproses Ahok secara hukum. Bahkan ada yang secara emosional menuntut agar Ahok segera ditangkap. Diperkirakan jumlahnya mencapai ratusan ribu orang dan dianggap sebagai unjuk rasa terbesar di Indonesia selama ini.

Selama beberapa minggu terakhir kita menyaksikan kampanye para calon Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat baik dari kubu Partai Republik maupun Demokrat. Kita semua tahu bahwa akhirnya Partai Republik diwakili oleh Donald Trump setelah menyisihkan semua pesaingnya. Sedangkan Partai  Demokrat diwakili oleh Hillary Clinton. Dua calon presiden ini terasa kontras secara menyolok. Dibanding Hillary yang sangat kaya pengalaman di pemerintahan karena pernah menjadi senator, mendampingi Bill Clinton sebagai ibu negara selama dua periode di Gedung Putih, dan menjadi Menteri Luar Negeri, Donald Trump  praktis tidak memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Karena itu wajar jika Hillary tampak jauh lebih menguasai isu-isu negara dan pemerintahan, lebih-lebih masalah luar negeri.

Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jilid 1, Muhammad Maftuh Basyuni, wafat bulan lalu, tepatnya 20 September 2016 akibat komplikasi penyakit yang dideranya. Secara kebetulan saya sering mengikuti pengarahan atau ceramah beliau di berbagai kesempatan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama. Saya juga sempat bertemu di kantornya di Riyadh ketika masih menjadi Duta Besar di Saudi Arabia. Itu pertama kali saya bertemu beliau. Kalau tidak salah saat itu, beliau sudah ditunjuk sebagai Menteri Agama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi masih merangkap sebagai Dubes Saudi. Orangnya tinggi besar dan tampak berwibawa. Orang Jawa menyebutnya “nyungkani”, sehingga tidak setiap orang berani bercakap-cakap dengan beliau. Atau, jika mau bicara dengan beliau harus berpikir  lama menata isi dan kalimat yang digunakan. Padahal, jika sudah bercakap-cakap beliau sangat akrab dan terbuka. Pembicaraan pun bisa mengalir ke mana-mana. Pengetahuannya sangat luas, lebih-lebih di bidang agama. Sebab, beliau alumni Pondok Modern Gontor Ponorogo. Sorot matanya tajam, menggambarkan kecerdasannya. Bahasa Arabnya sangat baik (mumtaaz), karena beliau memang menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Islam Madinah, sehingga sangat pas menjadi Duta Besar RI untuk Saudi.