Memori Kolektif Masyarakat Kita Lemah

Di saat saya berada di ruang tunggu bandara Banjarmasin untuk pulang lewat bandara Juanda kemarin, saya melihat ada sekelompok orang membaca koran nasional dan daerah yang membahas kasus akhir-akhir ini, terutama tentang mafia pajak dan korupsi. Orang yang duduk di sebelah saya berucap kalau terus saja ada kasus-kasus besar begini maka kasus yang lama bisa hilang tak terdengar. Ucapan itu disetujui beberapa kawannya.

Saya merenunginya dan dalam batin juga menyatakan persetujuan saya. Karena kepulangan saya ditunda cukup lama, sebab pesawat belum datang, waktu yang ada saya pakai untuk membuat tulisan ini. Secara kronologis, terjadi peristiwa sebagai berikut:        .

 

Beberapa waktu lalu, kita disuguhi hiruk pikuk kasus Antasari yang semua yang terlibat telah dijatuhi vonis oleh pengadilan. Kasus ini tergolong besar karena melibatkan seorang Antasari yang saat itu sedang memimpin lembaga yang sangat ditakuti para pelaku korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, Antasari tidak main-main. Banyak pejabat dan mantan pejabat negeri ini tertangkap dan dijebloskan ke penjara. Tidak terkecuali mantan Wakil Gubernur BI, Aulia Pohan, yang tidak lain adalah besan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Publik mencibir Antasari yang ternyata kepribadiannya begitu lemah terhadap Rani, seorang perempuan petugas golf.

Ketika kasus Antasari masih dalam perbincangan publik,  terjadi kasus pelemahan lembaga KPK melalui penangkapan pimpinannya, Bibit-Candra oleh Kepolisian RI. Karena simpati publik terhadap Bibit-Candra demikian besar, lewat TIM 9 yang dibentuk Presiden, Bibit-Candra akhirnya dibebaskan. Publik pun mengelu-elukan Bibit-Candra sebagai simbol lembaga pemberantas korupsi di negeri ini yang harus didukung dan dibela dari berbagai upaya pelemahan. Sebaliknya, Polri yang dianggap merekayasa kasus Bibit-Candra memperoleh cemooh  dari berbagai lapisan masyarakat. Desakan agar Kapolri sebagai orang yang paling bertanggungjawab terhadap institusi Polri segera mundur muncul begitu derasnya. Tak tanggung-tanggung dari DPR juga muncul suara agar Kapolri segera mundur sebagai sikap tanggung jawab.

Tidak lama kemudian, DPR membongkar kasus Bank Century yang dianggap merugikan negara senilai Rp. 6,7 triyun. Buntutnya, DPR membuat Pansus yang bertugas menyelidiki kasus tersebut. Hasilnya sudah kita ketahui, yakni pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, dianggap pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus Bank Century tersebut. Tak terelakkan aksi demo menuntut mundur Sri Mulyani dan Boediono merebak di mana-mana.

Beberapa hari terakhir ini kita juga disuguhi peristiwa yang tidak kalah menariknya, yakni keterlibatan beberapa pejabat tinggi Mabes Polri dan petugas pajak terlibat dalam mafia pajak atas laporan mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji. Dua jenderal polisi bintang satu saat ini sudah lengser dari jabatannya. Seakan belum puas mengobrak-abrik institusi Polri, Susno Duadji menyebut inisial nama  yang selama ini menjadi otak di balik semua makelar kasus di tubuh Polri.

Ketika dua pimpinan KPK Bibit-Candra ditangkap polisi, amarah publik tertuju pada Kabareskrim Susno Duadji sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas penangkapan itu. Publik marah besar dan dalam tayangan running text di sebuah stasiun TV swasta tertulis “muak melihat wajah Susno Duadji nongol  di media”. Namun, ketika kasus skandal Bank Century merebak, nama Susno Duadji seakan tenggelam dan amarah masyarakat beralih ke Sri Mulyani-Boediono. Bahkan dalam aksinya, para demonstran  sempat membawa sapi dan kambing untuk menggambarkan perilaku kedua pejabat negara tersebut.

Kini gilirannya kasus Bank Century seakan tenggelam ketika muncul kasus Gayus Tambunan yang disebut sebagai orang yang terlibat dalam mafia pajak. Ketika Susno berhasil membongkar kasus mafia pajak yang melibatkan banyak pejabat tinggi Polri, Direktorat Jenderat Pajak, dan bahkan Bappenas, pubik memuji-muji Susno bagaikan pahlawan. Dalam sebuah wawancara dengan Radio Pro 3 RRI, seorang anggota DPR bahkan menyebut seandainya dia presiden, dia akan mengangkat Komjen Susno Duadji sebagai Kapolri. Sebab, dia dianggap bersih, dan berani membongkar mafia pajak yang sudah sedemikian kuat.  Secara agak serius,  seorang kawan juga memuji Susno Duadji dengan mengatakan andai saja Susno saat ini mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari partai apa saja dia diyakini menang.

Senin 12 April 2010 Susno Duadji ditangkap petugas Provost Mabes Polri di bandara Soekarno-Hatta saat akan pergi ke Singapura untuk pemeriksaan kesehatan matanya. Ada dua alasan penangkapan Susno. Pertama, kepergian Susno tidak ada ijin dari Kapolri sebagai atasannya langsung. Padahal, Susno saat ini masih menjadi jenderal polisi aktif. Kedua, pelanggaran kode etik Polri yang dilakukan Susno secara berulang-ulang, mulai dari menjadi saksi di pengadilan pada kasus Antasari secara tiba-tiba yang menyudutkan institusi Polri, membongkar mafia pajak yang dilakukan para pejabat Mabes Polri, hingga datang ke DPR untuk meminta perlindungan hukum karena merasa tertancam.

Jika ditelususi secara jeli kasus per kasus, kita akan dapatkan sebuah benang merah. Sebuah peristiwa dan pelakunya mudah dilupakan ketika ada peristiwa baru muncul. Ketika ada kasus Bibit-Candra, kasus Antasari seakan terkubur dan Susno Duadji menjadi bulan-bulanan media. Ketika kasus Bank Century terbongkar, Susno terlupakan dan gilirannya Sri Mulyani dan  Boediono menjadi sasaran kemarahan rakyat. Tetapi ketika kasus Gayus terbongkar, giliran Susno dipuji-puji sebagai jenderal polisi pemberani. Sebaliknya, sekarang Polri sebagai institusi yang dianggap paling brengsek karena menangkap Susno yang sedang berupaya membersihkan Polri dari mafia pajak dan mafia-mafia yang lain. Padahal, beberapa waktu lalu masyarakat juga memuji Polri karena berhasil menembak mati gembong teroris kelas kakap Nordin M Top.         .

Saya menjadi merenung sesungguhnya kita ini bangsa yang pemaaf, sehingga kesalahan sebesar bisa dengan mudah diampuni atau setidaknya dianggap tidak lagi ada, atau kita ini bangsa yang memori kolektifnya memang lemah sehingga begitu mudah lupa terhadap kasus-kasus besar yang merugikan masyarakat banyak ketika ada peristiwa baru muncul.

Sekadar perbandingan, di masyarakat yang tatanan dan sistem sosialnya mapan memori kolektifnya kuat, sehingga seseorang yang pernah punya cacat sosial sulit tampil ke pentas publik untuk menjadi pemimpin. Masih ingat senator tenar di Amerika Serikat dari Partai Republik Gerry Hart yang diprediksi dengan mudah lolos ke Gedung Putih kandas karena publik masih ingat bahwa dia pernah selingkuh. Gerry Hart tidak pantas menjadi pemimpin negara adidaya itu. Di masyarakat se liberal Amerika Serikat ternyata persoalan moral calon pemimpin masih dianggap penting. Contoh sejenis masih banyak. Karena itu, sekadar urusan memori kolektif bangsa yang sudah mapan berbeda dengan bangsa  yang sedang mencari jati dirinya seperti kita ini. Tampaknya, pertumbuhan memori kolektif  masyarakat berjalan seiring dengan pembangunan masyarakat di berbagai bidang.

 

___________

 

Banjarmasin, 12 April 2010

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *