SBY Versus Moeldoko: Dulu Kawan, Sekarang Lawan

Tanpa ada mendung, petir, atau kilat tiba-tiba terjadi hujan lebat mengguyur bumi. Tentu banyak orang terkejut. Terkejut adalah sikap yang muncul karena melihat ketidaklaziman atau keanehan. Keanehan itu bisa terjadi di segala bidang kehidupan, tak terkecuali politik. Ungkapan itu tepat digunakan untuk melukiskan prahara yang terjadi di tubuh Partai Demokrat. Masyarakat terkejut karena tiba-tiba ada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatra Utara pada 5 Maret 2021 dan menobatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum. Tak pelak, Moeldoko dituduh melakukan kudeta terhadap partai yang saat ini dipimpin AHY—sang putra sulung Presiden ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono. Padahal beberapa hari sebelumnya, 25 Februari 2021, Moeldoko membantah keras keterlibatannya dalam konflik internal Partai Demokrat dan akan mengambil langkah jika namanya terus diseret-seret di kemelut partai berlogo mercy tersebut.

 Merespons apa yang terjadi, sang Ketua Umum AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai SBY tidak tinggal diam. AHY sempat berkirim surat ke Presiden Jokowi untuk meminta informasi mengenai keterlibatan anak buahnya. Mungkin karena serba salah, Jokowi tidak membalas surat tersebut hingga saat ini. Sebab, apa pun jawaban istana selalu menjadi polemik dan menimbulkan berbagai tafsir. Selaku Ketua Majelis Tinggi Partai, SBY membuat konferensi Pers yang berisi kecaman dan kekecewaannya terhadap penyelenggaraan Kongres Luar Biasa PD. Kekecewaan SBY beralasan. Sebab, orang yang ditunjuk sebagai Ketua Umum KLB adalah Moeldoko yang tidak lain adalah mantan anak buahnya sendiri. SBY mengaku kecewa dan merasa bersalah telah memberikan kepercayaan kepada Moeldoko menjadi KASAD hingga  Panglima TNI, jabatan puncak di tubuh TNI. Hanya dalam waktu 5 bulan Moeldoko menduduki jabatan KSAD sebelum akhirnya dipercaya SBY menjadi Panglima TNI.  Dengan penyelenggaraan KLB PD di Deli Serdang saat ini terjadi dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat, antara AHY di satu kubu dan Moeldoko di kubu yang lain.

SBY sangat kecewa dengan sikap Moeldoko yang dianggap tidak beradab dalam berpolitik. Melalui konferensi pers, SBY secara terbuka meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan kepada Tuhan atas kesalahannya itu. Perlu diketahui SBY adalah orang Jawa asli (kelahiran Pacitan). Kalimat permintaan maaf atas kesalahan telah memberikan kepercayaan kepada Moeldoko di TNI bermakna polisemik. Artinya, terdapat makna yang lebih luas dibanding makna ucapan itu sendiri.   

Muncul pertanyaan: Salahkah atau tidak bolehkah Moeldoko menjadi Ketua Umum PD? Dalam sistem demokrasi yang saat ini sedang bergulir di Indonesia siapa pun boleh menjadi pemimpin, termasuk pemimpin partai politik. Masalahnya ialah sebuah inkonsistensi pernyataan dan cara memperoleh jabatan sebagai ketua umum. Sebab, sebelum KLB Moeldoko sempat membuat bantahan untuk tidak mengaitkan namanya dalam kemelut PD. Masyarakat sempat lega dengan pernyataan tersebut sehingga prahara Partai Demokrat tidak akan terjadi, walau tidak sepenuhnya percaya pada ucapan Moeldoko. Tapi selang beberapa hari dia menyatakan kesediaannya menjadi Ketua Umum PD. Akhirnya, Moeldoko benar-benar menjadi Ketua Umum PD dengan cara yang tidak lazim: melakukan kudeta terhadap sebuah partai karena ambisi pribadi.     

Bagi yang tidak setuju dengan penyelenggaraan KLB, tindakan Moeldoko dianggap merusak demokrasi dan dapat menimbulkan kegaduhan politik nasional. Tidak memahami makna demokrasi dan tidak tahu sejarah kelahirannya. Demokrasi tidak lahir dari kudeta terhadap partai yang syah. Demokrasi lahir dari proses pemilihan secara jujur dan adil, tidak lewat kudeta. Moeldoko diberi label sebagai  “begal politik”. Dalam sejarah filsafat Barat, demokrasi lahir karena kemenangan rasio atau nalar atas mitos, takhayul, dan hal-hal berbau mistik. Karena itu, para pejuang demokrasi adalah pribadi bernalar, bukan pecundang yang penuh ambisi. Sebaliknya, bagi pendukung KLB, Moeldoko justru dianggap sebagai penyelamat demokrasi. Sebab, kongres PD yang menjadikan AHY sebagai Ketua Umum dianggap penuh manipulasi dan rekayasa sehingga AHY terpilih secara aklamasi.

Belakangan malah muncul dari ucapan Moeldoko sendiri bahwa dia mau didaulat menjadi Ketua Umum PD karena di internal PD terjadi pertarungan ideologi yang itu dapat membahayakan tidak saja Partai Demokrat sendiri tetapi juga negara. Ungkapan Moeldoko itu yang perlu dibuktikan kebenarannya. Dari semula menyatakan tidak terlibat dalam konflik internal PD sampai mengancam jika namanya terus diseret-seret dalam kemelut partai hingga menyatakan sanggup menjadi Ketua Umum karena ingin menyelamatkan partai dan negara. Mana yang benar? Moeldoko tidak konsisten dengan ucapannya.   

Bagaimana memahami fenomena demikian? Ada dua perspektif yang dapat digunakan untuk memahami KLB Partai Demokrat, khususnya perilaku Moeldoko. Pertama teori dramaturgi dan kedua fenomenologi. Menurut teori dramaturgi yang digagas Erving Goffman, individu hidup dalam dua panggung untuk beraktivitas, yaitu panggung depan (front stage), dan panggung belakang (back stage). Sayangnya, menurut dramaturgi, tidak ada korelasi yang ajeg di antara dua paggung tersebut. Artinya, seseorang bisa saja tampil sangat bijak dan memesona ketika di depan banyak orang (panggung depan), tetapi ketika di panggung belakang berperilaku sebaliknya. Orang bicara sesuai kepentingannya.

 Di depan media dan insan pers Moeldoko menyatakan sama sekali tidak ada sangkut paut dengan prahara PD, bahkan akan mengambil tindakan jika namanya dikait-kaitkan dengan masalah Partai Demokrat. Itu ucapan Moeldoko di panggung depan. Tentu saja Moeldoko memiliki maksud tertentu dengan ucapannya itu. Tetapi ketika di panggung belakang, melalui komunikasi virtual, Moeldoko menyatakan kesediannya ketika didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Bahkan dalam pidato resmi setelah penunjukkannya dengan lantang Moeldoko mengajak semua anggota Partai Demokrat untuk bersatu dan bergandeng tangan membesarkan Partai Demokrat. Panggung belakang yang dimaksudkan di sini ialah arena ketika seseorang berada di tengah-tengah kawan dan pengikutnya.

Teori kedua ialah fenomenologi. Fenomenologi beranggapan tidak ada sebuah peristiwa tunggal dan muncul tiba-tiba. Sebuah peristiwa selalu terkait dengan peristiwa-persitiwa lain, baik yang terjadi sebelumnya maupun konteks makro yang mengelilinginya. Bahkan menurut fenomenologi praktik korupsi para perangkat desa yang mengorupsi dana desa tidak lepas dari praktik korupsi besar-besaran di tingkat pusat. Berangkat dari asumsi ini, maka KLB Partai Demokrat di Deli Serdang tidak bisa dilepaskan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya di tubuh Partai Demokrat. Terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum rupanya menyisakan persoalan kekecewaan banyak pihak. Berbagai pernyataan para penggagas KLB menguatkan asumsi tersebut. Jika selama ini PD kelihatan adem-ayem semata karena masih ada SBY yang masih menjadi presiden. Berbagai kekecewaan dan rasa tidak puas yang selama ini terjadi secara internal dapat diredam dan tidak sempat muncul ke publik. Di era AHY tidak ada lagi rasa takut dan sungkan. Karena itu, KLB ibaratnya hanya suatu ledakan puncak gunung es yang curahannya mengalir liar dan meluas.

Apa tindakan Moeldoko dapat dikatakan tiba-tiba tanpa maksud di dalamnya? Rasanya tidak. Sebab, selain tidak ada peristiwa terjadi tiba-tiba, juga tidak ada tindakan tanpa maksud dan tujuan. Manusia adalah masuk berkehendak (intentional creature) yang di balik tindakannya selalu tersimpan hasrat tertentu. Dengan demikian tidak ada tindakan yang tidak bermakna. Dapat ditafsir bahwa kesanggupan Moedoko didaulat sebagai Ketua Umum KLB  tidak lepas dari syahwat politiknya untuk ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024. Perlu diketahui dalam sistem politik di Indonesia seseorang yang akan maju sebagai calon presiden harus didukung oleh kekuatan partai politik. Dengan menjadi Ketua Umum PD, setidaknya Moeldoko akan memperoleh dukungan dari satu partai politik. Melalui lobi dan negosiasi, partai politik yang lain bisa diajak bergabung untuk mendukungnya dengan kompensasi tertentu.

Ada pertanyaan “kok Moeldoko tega menyakiti SBY?”. Bukankah SBY yang mengantarkan Moeldoko mencapai karier puncak di tubuh TNI menjadi panglima TNI?  Dalam politik ada adagium “homo homini lupus”.  Artinya, manusia itu serigala bagi yang lain. Saat ini Moeldoko berpikir tentang masa depan karier politiknya. Dia berpikir siapa yang telah berjasa dalam kehidupannya. Di mata Moeldoko, SBY saat ini sudah bukan SBY yang dulu mengangkat dan melantiknya menjadi pimpinan TNI. SBY sudah menjadi liyan (another man) yang tidak lagi menjadi penentu karier politiknya.   

Melalui KLB di Deli Serdang, Moeldoko tidak hanya mempraktikkan adagium “homo homini lupus”, tetapi juga membuktikan ungkapan klasik dalam politik bahwa “tidak ada teman dan musuh abadi dalam politik, tetapi kepentingan abadi”. Ketika menjabat panglima TNI, Moeldoko menunjukkan sikap “tawaduk” yang tidak lazim dalam tradisi tentara, yakni mencium tangan seniornya, layaknya seorang santri mencium tangan kyainya. Terlihat Moeldoko membungkuk dan mencium tangan SBY sebagai tanda kesetiaan dan hormat. Demi kepentingan politik, kini semua telah berlalu.

Tetapi perjuangan KLB Deli Serdang untuk memperoleh pengakuan pemerintah masih panjang. Partai Demokrat pimpinan AHY masih menggugat pelaksanaan KLB Deli Serdang. Pihak KLB pun tak tinggal diam. Berbagai dokumen yang disebut sebagai Ruang Sidang Pengadilan akan menjadi saksi bisu perebutan legalitas dualisme kepemimpinan Partai Demokrat. SBY dan Moeldoko akan hadir dan saling bertemu di persidangan untuk membela dan mewakili kelompok masing-masing. Ya ibaratnya mereka berdua itu dulu kawan, tetapi saat ini adalah lawan. Yang pasti Moeldoko tidak lagi akan membungkuk dan mencium tangan SBY, tetapi menatap dan siap melawan.

Genderang perang telah ditabuh oleh masing-masing pihak. Pihak KLB telah menyerahkan dokumen kepengurusan partai  sebagai syarat legalitas partai. PD pimpinan AHY telah lebih dulu menyerahkan dokumen yang telah ditandatangani oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Kita menunggu sikap pemerintah sebagai wasit pertandingan. Berjuta-juta mata masyarakat akan menyaksikan objektivitas pemerintah. Akankah pemerintah masih bisa bernalar logis dan menjadi wasit yang adil serta menjadi pengawal demokrasi? Atau, telah  kehilangan nalar logis sehingga menjadi perusak demokrasi yang ia bangun sendiri karena berlaku tidak adil?. Kita masih sedang menunggu sikap pemerintah: nalar atau kepentingan yang akan dipilih!             

Surabaya, 23 Maret 2021

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *