NU: Kembali ke Khitah

Pada 23 s.d 25 Maret 2010, Makassar akan menarik perhatian masyarakat, khususnya warga nahdliyin. Seperti biasanya, pengamat dari luar negeri dan ilmuwan-ilmuwan politik dari berbagai negara pun juga hadir. Pasalnya, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan itu akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-32. Muktamar merupakan ajang pertemuan tertinggi warga nahdliyin untuk memilih Ketua Umum (eksekutif) dan Rais Am Syuriah (pemimpin tertinggi majelis syura). Kepemimpinan KH. Hasyim Muzadi yang mengendalikan NU sejak 1999 lewat Muktamar di Lirboyo Kediri akan segera berakhir. Kendati anggaran dasar tidak membatasi periode kepemimpinan Ketua Umum, KH Hasyim Muzadi menyatakan tidak bersedia dipilih kembali.

Selain akan memilih Ketua Umum dan Rais Am, Muktamar bisa dipakai sebagai ajang melakukan refleksi perjalanan NU selama sepuluh tahun terakhir dan merancang agenda ke depan. Banyak yang menilai kepemimpinan KH. Hasyim Muzadi membawa NU ke ajang politik praktis. Buktinya, Pak Hasyim dituduh memanfaatkan jabatannnya sebagai Ketua Umum NU ketika terjun dalam politik praktis yang berpasangan dengan Megawati untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Berikutnya adalah keterlibatan Pak Hasyim yang secara nyata mendukung Khofifah Indar Parawansa untuk mencalonkan menjadi Gubernur Jawa Timur. Semua telah ditepis Pak Hasyim. “Sebagai warga negara, saya berhak menentukan sikap politik saya, dan ini semua tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan saya selaku Ketua Umum PB NU. Saya tidak keberatan mundur dari Ketua Umum PBNU jika tindakan saya ini dianggap mengganggu NU”, begitu sanggah Pak Hasyim suatu ketika. Yang menilai begitu memang tidak salah, sebab bagaimana mungkin bisa memisahkan nama Hasyim Muzadi dari sosoknya sebagai Ketua Umum PB NU. Jawaban Pak Hasyim pun juga bisa dipahami.

Agar tidak terperangkap dalam ranah politik, pada Muktamar ke-32 ini banyak yang menyerukan NU kembali ke khitah. Artinya, banyak yang menyuarakan agar NU kembali saja ke perjuangan semula sebagaimana cita-cita awal pendiriannya. Tetapi pemimpin NU harus orang yang paham politik agar tidak dipolitisasi oleh para petualang politik. Sebab, sebagai organisasi besar NU bagaikan gadis cantik yang menjadi rebutan banyak orang. Lebih-lebih di saat ada hajatan politik, baik pemilu maupun pilkada. Banyak orang tiba-tiba mengaku NU sebagai strategi memperoleh kedudukan ketika angin politik berpihak ke NU, dan sebaliknya segera meninggalkannya ketika NU tidak lagi menguntungkan.

Karena itu, seruan untuk kembali ke khitah tidak salah agar NU memang menjadi moral force dan bisa berada di tengah-tengah kehidupan bangsa besar ini. Sebab, ketika memihak dan apalagi berebut kekuasaan politik, pasti ada pihak lain yang merasa ditinggalkan, terutama bagi yang kalah. Karena itu terlalu kecil, jika NU yang besar ini hanya terjebak dalam arena perebutan politik praktis, apalagi hanya untuk memperebutkan jabatan seorang pimpinan daerah.

Persoalannya, apa begitu mudah untuk mengembalikan NU ke khitahnya? Pasalnya, sejak pasca-Orde Baru NU sepertinya menikmati benar arus demokratisasi yang berhembus demikian kencang. Istilahnya, NU mengalami eforia politik. Sebab, di era Orde Baru NU seakan tidak bisa “bernafas” karena mengalami tekanan luar biasa dan bahkan diobok-obok sampai akar yang paling dalam. Ingat bagaimana rezim Orde Baru menciptakan NU tandingan dengan menunjuk KH (?) Abu Hasan sebagai Ketua Umum untuk nggembosi Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sangat populer saat itu dan sering bersikap sangat kritis terhadap kebijakan penguasa. Berbagai upaya dilakukan untuk menggusur Gus Dur dari kepemimpinan NU. Kendati datangnya bisa tertunda, kebenaran toh pada akhirnya tidak bisa ditutupi, NU pimpinan Abu Hasan itu hilang tertelan angin entah ke mana. NU pimpinan Gus Dur tumbuh menjadi besar.

Sebagian memandang puncak keberhasilan NU adalah tatkala mantan Ketua Umumnya, yakni KH Abdurrahaman Wahid (Gus Dur) terpilih menjadi Presiden menggantikan BJ. Habibie yang pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR. Kendati kekuasaannya tidak berumur lama, bagaimana pun sejarah telah mencatat bahwa tokoh NU telah mewarnai perjalanan bangsa ini. Gus Dur telah menorehkan sesuatu yang sangat penting bagi bangsa ini. Misalnya, reposisi peran dan fungsi TNI untuk kembali ke barak, melindungi hak-hak kaum minoritas, membangun toleransi dan kebersamaan dalam hidup bersama bagi semua warga bangsa Indonesia yang multikultural. Tentu, apa yang dilakukan Gus Dur ketika itu tidak bisa lepas dari statusnya sebagai tokoh NU. Artinya, NU telah memberikan kontribusi besar bagi perjalanan politik negeri ini.

Kini masyarakat menunggu kiprah pimpinan NU lagi dalam konteks yang lain. Bentuknya ialah dengan meneguhkan kembali jati diri NU sebagai organisasi massa yang wilayah perjuangannya adalah membangun masyarakat melalui tradisi keagamaan lokal, toleransi, solidaritas, menghormati ulama’sebagai pewaris para nabi. Pengukuhan jati diri ini sangat penting di tengah arus globalisasi, rasionalisme, dan sekularisasi pemikiran yang sangat tajam. Dalam konteks demikian, nilai-nilai dasar perjuangan NU sering dianggap out of date, tidak maju, tidak menggunakan rasio dan akal sebagai kekuatan berpikir, ketinggalan zaman, bid’ah, bahkan dikafirkan.

Pelabelan NU seperti itu sangat merugikan dan menggelisahkan warga nahdliyin, terutama yang tinggal di pedesaan. Akibatnya, tradisi-tradisi keagamaan lokal seperti tahlil, ziarah kubur, yasinan, diba’an, manakifan, berjanji, dan puji-pujian di langgar dan masjid semakin tersisih. Mushola atau masjid yang dulu memiliki tradisi pujian sebelum sholat dan membaca sholawat setelah sholat kini jarang kita temukan. Padahal, NU menjadi organisasi besar karena basis perjuangannya memang dari nilai-nilai lokal itu. Lokalitas bisa menjadi basis perjuangan menuju kebesaran.

Menurut saya, kembali ke jati dirinya tidak berarti NU menjadi organisasi tradisional. NU akan menjadi organisasi besar dan modern justru jika mampu mengokohkan jati dirinya kembali berdasarkan wailayah dan basis perjuangannya sesuai dengan cita-cita para pendirinya dulu. Menggali tradisi lokal sebagai basis perjuangan tidak berarti menjadi tradisional. Ukuran ke’modern’an bagi sebuah organisasi lebih pada kekuatan jati dirinya, peran-peran nyata dalam membangun masyarakat, kemampuan adaptasi dengan perubahan dan antisipatif terhadap gejala-gejala yang akan terjadi di masa depan, bukan pada slogan-slogan yang dihembuskan, jumlah anggotanya, dan pemikiran yang diperjuangkan.

Di saat sebagian besar bangsa-bangsa di dunia saat ini sedang melakukan pencarian identitas diri, sungguh tepat jika NU kembali ke khitah dengan meneguhkan jati dirinya dan membangun masyarakat melalui nilai-nilai lokal warganya. NU modern adalah NU yang memiliki moral force yang mampu mengawal perjalan bangsa dan selalu ber amar ma’ruf nahi munkar bagi kemaslahatan bangsa.

Selamat bermuktamar pak kyai. Semoga NU menjadi organisasi besar yang tidak saja bermanfaat bagi warga nahdliyin, tetapi juga bagi semua warga negeri ini dan warga dunia sebagaimana lambang yang disandangnya. Semoga !

Visits: 136
Today: 2

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *