Kisah Mukidi (Antara Humor, Kritik, dan Peran Media Sosial)

Akhir-akhir ini nama “Mukidi” begitu terkenal di mata pengguna media sosial, mulai Facebook, BBM, Twitter, Google Plus, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Saya pun tidak ketinggalan untuk mengikuti cerita tentang “Mukidi”.  Awalnya penasaran saja mengapa banyak orang membincangkan “Mukidi”. Bahkan media cetak sekaliber Kompas (30/8/2016) pernah memuat artikel tentang “Mukidi”.  Sosok “Mukidi” digambarkan sebagai orang Jawa, dari Cilacap, atau Madura. Asal usul yang tidak jelas itu mengindikasikan bahwa sebenarnya “Mukidi” adalah fiksi belaka.

 

Saya tidak tahu persis asal mulanya bagaimana tiba-tiba nama “Mukidi” muncul bagaikan meteor yang dengan sangat cepat melesat populer di media sosial, sebagai tokoh yang lucu, dan sedikit konyol.  Kehadiran “Mukidi” mampu menenggelamkan isu-isu penting, mulai pertarungan panas merebut kursi gubernur DKI,  jadi atau tidaknya Walikota Surabaya Bu Risma menantang Ahok, pemotongan anggaran oleh pemerintah, kasus dwi kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar hingga akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai menteri, sidang pembunuhan Mirna yang bertele-tele, rencana pemerintah menaikan harga rokok hingga Rp. 50 000 per bungkus,  dan lain-lain.

Karena begitu gencarnya berita tentang “Mukidi” di media sosial, ada seorang bernama asli “Mukidi” merasa terganggu dan risih, sehingga mengubah nama panggilannya menjadi “Mukid”. Hal yang sama ketika masyarakat digegerkan oleh ulah Sumanto (nama sebenarnya) yang membongkar makam dan sekaligus memakan daging mayat Nyonya Rinah (62 tahun) beberapa tahun lalu. Karena merasa risih dan malu atas ulah Sumanto yang kanibal dan disiarkan berbagai media, seorang kawan yang bernama “Sumanto” terpaksa mengganti nama panggilannya menjadi “Anto”. Bedanya Sumanto adalah kisah nyata, sedangkan “Mukidi” adalah fiksi.

“Mukidi” adalah nama Jawa. Kehadiran “Mukidi” dengan tindakan konyolnya adalah gambaran atau personifikasi bahwa figur semacam “Mukidi” itu ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Melalui “Mukidi”, media sosial telah berhasil mengkonstruksi realitas kehidupan “Mukidi” menjadi seolah nyata ada dan secara implisit menjadi “kritik” terhadap penguasa. Kritik memang tidak selalu langsung mengena ke sasaran, tetapi bisa melalui kisah fiksi lewat karya seni atau sastra dan lagu. Lagu-lagu Iwan Fals itu, misalnya, sarat dengan kritik terhadap penguasa. Ingat lagu Iwan Fals yang  berjudul “Wakil Rakyat”?. Situasi yang digambarkan lewat lirik lagu Iwan Fals itu benar-benar terjadi di lembaga perwakilan rakyat kita.

Kritik terhadap penguasa selalu terjadi. Salah satu bentuk kritik di era Orde Baru ialah melalui plesetan bahasa.  Masyarakat yang sudah mulai bosan terhadap rezim otoriter Orde Baru yang terlalu lama berkuasa hanya berani memberikan kritik melalui plesetan terhadap setiap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak tepat. Misalnya, ketika pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan dana pembangunan ke desa lewat Program IDT (Inpres Desa Tertinggal) diplesetkan menjadi “Iki lho Duwite Teko”, nama mobil nasional TIMOR diplesetkan menjadi “Tomy Itu Memang Orang Rakus”, karena proyek pembuatan mobil tersebut dipimpin oleh putra bungsu Presiden Soeharto, Tommy Mandala Putra, kejengkelan masyarakat terhadap Menteri Penerangan Harmoko – yang selalu minta petunjuk Presiden—nama Harmoko pun diplesetkan menjadi “Hari-Hari Omong Kosong”, program judi yang dibungkus program sosial Menteri Sudomo “SDSB” dipesetkan menjadi “Sudomo Datang Semua Beres” dan lain-lain. Kita semua tentu masih ingat bahwa di akhir-akhir era Orde Baru, banyak sekali plesetan atau permainan bahasa yang diproduksi masyarakat, yang hampir semuanya bernada sindiran, atau kritik kepada penguasa.

Plesetan bukan sekadar guyonan melalui bahasa sehingga artinya menjadi konyol, tetapi suatu bentuk kritik atau perlawanan simbolik masyarakat bawah terhadap elit penguasa. Meminjam istilah James C. Scott, bahasa merupakan senjata atau piranti kaum jelata (weapon of the weak). Itulah satu-satunya alat yang dapat  digunakan oleh rakyat kelas bawah. Walau belum pernah ada cerita penguasa yang jatuh lewat kritik sosial, apalagi plesetan, tetapi perlawanan simbolik tidak bisa diabaikan.

Kritik sosial lewat plesetan, karya-karya seni dan sastra seperti lagu, puisi, drama, pantun dan sebagainya yang dialamatkan ke penguasa Orde Baru saat itu menggambarkan kegelisahan masyarakat atas berbagai praktik penyelenggaraan pemerintahan yang penuh kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Orde Baru dianggap melenceng jauh dari cita-cita semula, karena terlalu lamanya berkuasa.  Pemerintah bukannya tidak tahu tentang hal tersebut. Aksi-aksi protes kecil-kecilan dimulai dari kampus ke kampus. Tokoh-tokoh penggeraknya pun mulai berani muncul  Karena itu, berbagai cara dilakukan untuk meredam aksi-aksi tersebut. Tetapi akhirnya Orde Baru tumbang, karena rasa tidak puas masyarakat semakin meluas berbarengan dengan terjadinya krisis multi-dimensi.

Kini di era Cyber space yang demikian dahsyat, tampaknya kritik terhadap penguasa tetap saja terjadi dengan menggunakan cara dan model berbeda. Kisah hidup  “Mukidi” yang lugu, konyol, kocak dan terkesan ndesit merupakan bentuk kritik baru terhadap penguasa yang dikonstruksi oleh media sosial secara apik dan berhasil membuat pembaca tertawa terpingkal-pingkal. Guyonan ala “Mukidi” tampaknya perlu untuk masyarakat kita agar tidak stres. Sebab, sehari-hari masyarakat disuguhi tontonan tidak bermutu secara kasat mata lewat panggung penguasa, mulai soal korupsi yang terus saja berjalan kendati sudah ada lembaga yang secara khusus mengurus masalah korupsi, yaitu KPK, peredaran narkoba yang tetap semarak walau hukuman mati diberlakukan bagi pelakunya, carut marut adminsitrasi kantor Sekretariat Negara yang tidak rapi sampai asal usul dan latar belakang seseorang untuk diangkat menjadi menteri tidak jelas, pengibar Paskibraka bernama Gloria Natapraja Hamel yang gagal ikut upacara,  program pengampunan pajak yang belum berjalan mulus.

Ketika tulisan ini sedang dibuat dalam penerbangan Jakarta- Medan, terdengar kabar bahwa Ketua DPD RI Irman Gusman tertangkap tangan KPK yang diduga memperoleh uang suap untuk impor gula. Lagi-lagi pejabat negara kita ini tidak jera-jeranya melakukan praktik korupsi. Padahal, sudah tidak terhitung berapa banyak pejabat (menteri, anggota DPR, jaksa, hakim, pengacara, polisi, gubernur, bupati, dan lain-lain) tertangkap KPK. Tentu masyarakat geram melihat praktik korupsi masih merajalela di negeri ini. Sebab, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menyengsarakan rakyat.    Dalam suasana seperti ini, masyarakat perlu hiburan. “Mukidi” hadir sebagai hiburan segar.

Kisah “Mukidi” yang menjadi perbincangan publik secara luas bahkan hingga ke manca negara membuktikan kekuatan media sebagai piranti konstruksi sosial yang hebat. Seorang kawan saya dari luar negeri sempat bertanya secara serius sebenarnya “Mukidi” itu siapa. Saya juga sempat kaget dan balik bertanya bagaimana saudara tahu cerita tentang “Mukidi”. Dia menjawab “dari media sosial”. Itu membuktikan bahwa media sosial merupakan ruang bebas berekspresi bagi siapa saja, tentang apa saja, kapan dan di mana saja dan terhadap siapa saja, termasuk penguasa. “Mukidi” adalah fiksi, tetapi kisah hidupnya ada di sekitar kita, atau malah kita sendiri yang juga mengalaminya!

__________

Penerbangan Jakarta-Medan,

18 September 2016

Visits: 172
Today: 2

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *