Ada Apa dengan Ilmu Sosial?

“Duh anak saya masuk jurusan IPS” keluh seorang ibu di sebuah SMAN cukup terkenal di kota tempat tinggal saya usai penjurusan siswanya. Dia mondar mandir masuk kantor Kepala Sekolah untuk bisa memindahkan anaknya ke jurusan IPA. Bersama para wakilnya dan seorang Guru Bimbingan Konseling, Kepala Sekolah itu mencoba menjelaskan ke orangtua murid mengapa anaknya masuk jurusan IPS semata karena nilai untuk matapelajaran ilmu sosial jauh lebih baik daripada nilai matapelajaran IPA. Alasan pihak sekolah sangat masuk akal. Kepala Sekolah  juga  berusaha meyakinkan orangtua siswa bahwa baik jurusan IPS maupun IPA itu sama-sama punya masa depan yang cerah,  asal anaknya pintar. Kepala Sekolah itu juga menyebutkan tak terhitung alumninya dari jurusan IPS yang berhasil di profesinya masing hingga puncak. Bahkan Kepala Sekolah sendiri memberi contoh bahwa dirinya dulu dari jurusan bahasa.

 

Rupanya penjelasan Kepala Sekolah itu tak mampu meluluhkan hati sang seorang ibu wali murid yang bersikeras  pokoknya anaknya harus masuk jurusan IPS, apapun yang terjadi. Rumitnya, ulah ibu itu diikuti oleh beberapa orangtua siswa yang mengeluhkan hal yang sama. Jumlahnya mencapai 10 orangtua siswa.  Padahal, jumlah siswa yang masuk jurusan IPS hanya 25 orang. Jika 10 siswa semua dipindah ke jurusan IPA, maka di jurusan IPS tinggal 15 orang.

Merasa kewalahan menghadapi protes orangtua, Kepala Sekolah mengundang Komite Sekolah untuk meminta masukan dan bagaimana mencari solusi terhadap masalah tersebut. Sebagai salah seorang anggota Komite Sekolah saya hadir memenuhi undangan Kepala Sekolah. Ternyata di antara para orangtua itu beberapa adalah dosen, guru dan ada yang tentara. Saya menjadi paham mengapa sangat tidak mudah untuk menerima keputusan sekolah tentang penjurusan putra putrinya. Pihak Komite hanya memberi masukan bagaimana menghadapi sikap orangtua yang bersikeras semacam itu dengan logika nalar jernih. Harus ada jalan tengah. Misalnya, permintaan mereka dipenuhi dengan syarat tertentu. Misalnya 10 siswa itu diberi kesempatan pindah ke Jurusan IPA selama 3  bulan. Jika selama dalam kurun waktu 3 bulan itu nilai matapelajaran IPA baik, mereka diteruskan di jurusan IPA. Tetapi jika sebaliknya, mereka dikembalikan ke jurusan IPS. Sekolah menerima masukan kami dari pihak Komite.

Dalam perjalan pulang dari sekolah itu, saya merenungkan apa yang baru saja terjadi. Muncul beberapa pertanyaan di benak saya. Ada apa dengan jurusan IPS? Kurang percaya diri dengan masa depannya? Kurang keren? Saya mencoba memahami tindakan 10 orangtua siswa yang begitu ngotot agar anaknya bisa masuk jurusan IPA. Mengapa mereka benar-benar anti dengan jurusan IPS?

Tampaknya ada beberapa alasan yang bisa digunakan untuk memahami tindakan para orangtua siswa itu. Tidak sama dengan posisi dan peran ilmu sosial di Barat di mana para ilmuwan sosialnya  dapat berdiri gagah sejajar dengan ilmuwan eksakta, di Indonesia ilmu sosial terpinggirkan. Ada beberapa alasan mengapa itu terjadi. Secara pragmatik, kita menemukan fakta bahwa di Indonesia alumni jurusan IPA memiliki kesempatan kerja lebih luas daripada jurusan IPS.  Lulusan IPA bisa bekerja di hampir semua sektor pekerjaan. Buktinya  jika banyak lulusan teknik mesin, TI, elektro, sipil, pertanian  dan sebagainya bekerja di bank.  Tetapi tidak banyak lulusan IPS yang bisa bekerja di sektor rekayasa (engineering). Kalaupun ada, jumlahnya terbatas hanya di bagian administrasi dan keuangan. Akibatnya, masyarakat cenderung memilih sekolah di jurusan IPA, walau dengan terpaksa.

Ilmu sosial itu sendiri tidak mampu mengangkat citranya sebagai disiplin ilmu yang mesti sejajar dengan ilmu eksakta. Seperti disampaikan  Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam simposium nasional Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) di Jakarta, 17/4/2018 bahwa ilmu sosial jangan sekadar pereda masalah. Ilmu sosial kadang baru digunakan  pada saat keadaan darurat, yaitu apabila sebuah peristiwa telah terjadi dan mengakibatkan dampak negatif. Semestinya,  kemajuan teknologi bisa menjadi salah satu keuntungan bagi ilmu sosial karena terjadi disrupsi yang membuat kebutuhan terhadap sains dan sosio humaniora tidak lagi terpisah (Kompas, 8/4/2018).

Memandingkan secara berhadap-hadapan antara ilmu eksakta (sains) dan ilmu sosial rasanya tidak tepat. Sebab, masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ilmu alam atau eksakta menghasilkan objek konkrit, sedangkan ilmu sosial objek abstrak. Karena produk ilmu sosial tidak kasat mata, maka orang sering menganggap ilmu sosial tidak berkontribusi bagi kehidupan manusia. Padahal, menurut Geradi Yudhistira (Kompas, 18/1/2018) ancaman perang, perubahan zaman, sampai sistem politik merupakan buah dari pemikiran ilmu sosial. Sinergis dengan pandangan Yudhistira, Pratikno menambahkan bahwa “arah pengembangan ilmu sosial kini sangat lekat dengan teknologi. Namun, bagaimanapun, imajinasi, kreativitas, empati, kemampuan berjejaring, negosiasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan norma tetap tak tergantikan”.

Rasa kurang percaya diri para ilmuwan sosial ketika berhadapan dengan ilmuwan eksakta atau sains menambah semakin terpinggirkannya ilmu sosial. Menurut ilmuwan dari Singapura dari Nanyang Technological University of Singapore, Sulfikar Amir, ilmuwan sosial memiliki amunisi ampuh untuk membongkar fondasi-fondasi ideologis ilmuwan sains. Sayang di Indonesia, menurutnya, ilmuwan sosial cenderung minder ketika berhadapan dengan ilmuwan eksakta/sains. Bagaimanapun teknologi adalah hasil konstruksi sosial sehingga implikasinya adalah teknologi mengubah masyarakat, tetapi sekaligus masyarakat juga mengubah teknologi.  “Keberhasilan dan kegagalan teknologi tergantung dari sejauh mana dia berintegrasi dengan masyarakat. Anggapan bahwa teknologi adalah segalanya adalah salah besar”, imbuhnya.

Sebagai buah karya manusia, teknologi semestinya tetap dalam kuasa manusia. Tetapi sekarang ini rupanya menjadi tidak jelas, siapa mengusai siapa. Kata T. Jacob (1988) teknologi memiliki logikanya sendiri. Akibatnya kita masuk dalam abad kekacauan. Bagaimana tidak kacau. Kata Rikard Bagun saat ini antara kebenaran dan kepalsuan campur aduk, antara sensasi dan substansi tidak jelas, dan antara kebisingan dan suara  tidak bisa dibedakan. Akibatnya masyarakat hidup dalam disorientasi kehidupan (Kompas, 18/4/2018).

Jika demikian keadaannya, maka kemajuan sains dan teknologi akan semakin meminggirkan peran dan posisi ilmu sosial. Itu terjadi bukan karena salahnya sains dan teknologi, tetapi karena  kesalahan ilmu sosial itu sendiri. Dengan demikian menyebut ilmu sosial terpinggirkan atau dipinggirkan tidak terlalu tepat. Yang tepat ialah ilmu sosial meminggirkan dirinya sendiri. Kalau begitu keinginan para orangtua siswa SMAN di atas yang meminta pihak sekolah memindahkan anak-anak mereka dari jurusan IPS ke jurusan IPA sangat bisa dipahami. Orangtua mana yang mau anaknya kelak menjadi bagian masyarakat yang terpinggirkan. Karena itu, memaksakan kehendak sesuai kebijakan sekolah tanpa ada rasa empati rasanya tidak relevan dalam alam demokratis yang terus bergulir di hampir semua bidang kehidupan di negeri ini.

__________

Malang, 26 November 2018

Visits: 507
Today: 2

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *