Wacana Penundaan Pemilu dan Membaca “Big Data” Luhut secara Ilmiah

Beberapa minggu terakhir politik nasional menghangat karena beberapa elite politik berencana menunda pemilu 2024, bahkan bisa disebut berita paling hot dan menghiasi halaman utama berbagai media nasional baik cetak maupun elektronik. Media asing pun tak luput menulis berita tersebut. Alasan penundaan pemilu  ialah ekonomi masyarakat belum pulih akibat pandemi Covid-19 dan pemerintah ingin fokus untuk pemulihan ekonomi terlebih dahulu ketimbang urusan politik (pemilu). Selain alasan itu, katanya masyarakat sangat puas dengan kinerja Jokowi sehingga kekuasaannya harus diperpanjang daripada mengeluarkan uang sangat banyak untuk urusan politik (pemilu), walau sebenarnya masih bisa dipertanyakan masyarakat yang mana. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), salah seorang penggagas penundaan pemilu,  mengatakan “Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?”, dengan nada suara tinggi.      

Berawal dari usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, rencana penundaan pemilu kemudian disambut oleh dua Ketum Parpol, yaitu Golkar melalui Airlangga Hartarto  dan PAN melalui Zulkifli Hasan. Walhasil, sudah ada tiga ketua umum partai politik mengusulkan penundaan pemilu. Sebenarnya secara politik di mana hampir tidak ada oposisi di DPR, rencana tersebut sangat mudah diwujudkan tinggal merangkul dua atau tiga partai lagi. Tetapi mereka masih menunggu reaksi masyarakat. Dalam ilmu politik, para penggagas itu  sedang “testing the water”.   Jika positif ya diteruskan, tetapi jika hasilnya sebaliknya ya mundur secara halus, sambil mencari alasan yang seolah-olah logis.  Toh masyarakat kita belum sepenuhnya terbiasa berlogika tinggi sehingga mudah dikibuli.   

Alih-alih mendapat dukungan masyarakat, rencana tersebut justru mendapat banyak tantangan. Malah ada yang menyebut elite politik penggagas penundaan pemilu adalah para politisi radikal yang lebih berbahaya daripada wacana presiden tiga periode. Ada pula yang menyebut mereka sebagai “begal demokrasi”, karena akan menabrak undang-undang. Karena itu, rencana itu harus ditolak beramai-ramai. Ungkapan-ungkapan tersebut dapat diartikan sebagai bentuk kejengkelan sebagian warga masyarakat terhadap rencana penundaan pemilu. Sikap Jokowi sendiri yang semula berkali-kali menolak dengan tegas penundaan pemilu dan orang yang mengusulkan penundaan pemilu dianggap menampar mukanya dan menjerumuskannya, oleh pengamat kini sikapnya dinilai berubah. Di sebuah kesempatam, Jokowi menyatakan “Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena kita kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi”, ujarnya.   Ucapan Jokowi tersebut dianggap tidak tegas dan bersayap.    

Ketika wacana penundaan pemilu pertama muncul, tuduhan dialamatkan ke Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai inisiator di balik rencana tersebut. Tetapi juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, menampik tuduhan tersebut, tetapi belakangan justru Luhut sendiri yang mengaku punya ‘Big Data’ berisi suara 110 juta pengguna media sosial yang menginginkan pemilu ditunda. Menurut Luhut, kondisi masyarakat saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan. “Pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu”, sambungnya. Banyak pihak meragukan validitas data tersebut dan menyebut bahwa Big Data Luhut tidak benar. Sikap juru bicara Luhut dan Luhut sendiri berbeda. Lalu mana yang benar?        

Sajian pendek ini tidak untuk membahas lebih lanjut wacana penundaan pemilu dari sisi hukum ketatanegaraan. Selain karena sudah banyak dibahas oleh para pakar, saya sendiri merasa tidak tertarik untuk mengomentarinya lebih jauh. Sebab, menurut saya rencana tersebut tidak lebih dari syahwat politik beberapa elite di lingkungan kekuasaan yang ingin terus melanggengkan kekuasaan dengan memanfaatkan isu pandemi covid-19 sebagai kambing hitam. Lagi pula saya tidak berkepentingan apakah pemilu tetap digelar 2024, ditunda atau malah dimajukan. Tetapi saya menyesalkan jika rencana itu terwujud, karena jelas berbenturan dengan undang-undang. Empat paragraf pertama sebagai pengantar munculnya “Big Data” Luhut, yang selanjutnya akan dikaji secara ilmiah dalam ranah metodologi penelitian. Selain itu, tulisan ini disajikan sebagai bahan  belajar bagi para mahasiswa tentang bagaimana membaca data secara ilmiah.       

Pembacaan secara ilmiah berarti memahami data menurut metodologi penelitian. Metodologi penelitian ialah ilmu tentang cara melakukan penelitian. Sebagian pakar menyebutnya sebagai “the science of research”.  Penelitian ialah aktivitas ilmiah untuk menjawab pertanyaan secara ilmiah atau untuk memeroleh pengetahuan ilmiah. Salah satu komponen sangat penting dalam penelitian adalah data. Disebut sangat penting, karena dari data akan diperoleh temuan penelitian. Data yang sahih dan kredibel akan menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Misalnya, para ahli meteorologi yang bergabung di BMKG mengumumkan keadaan cuaca tiap hari secara nasional dan jarang meleset, karena didukung oleh data yang andal. Masyarakat merasa sangat terbantu oleh pengumuman BMKG tentang perubahan cuaca. Dapat ditambahkan, hasil penelitian yang benar atas dasar data yang andal dapat digunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.      

Sebaliknya, data yang tidak andal tentu akan menghasilkan temuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, alias kepalsuan. Akan lebih rumit lagi jika hasil penelitian diperoleh dari data yang tidak akurat itu digunakan sebagai dasar mengambil kebijakan publik. Masyarakat tentu akan dirugikan oleh hasil penelitian semacam itu. Alih-alih akan mengembangkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian yang tidak benar malah akan menghambat pertumbuhan ilmu pengetahuan. Sebagai bukti, kita bisa melihat beberapa disiplin ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang, misalnya dibanding bidang sains, salah satu sebabnya ialah tradisi penelitian di bidang ilmu tersebut belum kuat. Salah satu penyebab lemahnya penelitian ialah tidak didukung oleh data yang andal dan akurat. Kualitas data sering menjadi persoalan penelitian kita. Keseriusan peneliti kita untuk mengumpulkan data yang benar-benar andal terasa kurang. Akibatnya karya setingkat disertasi pun kurang terasa dangkal karena kekurangan data.             

Data itu apa? Data berasal dari bahasa Latin, bentuk jamak dari ‘datum’. Jadi data mesti plural (banyak). Data ialah sekumpulan informasi atau keterangan yang diperoleh oleh seorang peneliti melalui wawancara, observasi, dokumentasi, tes,  kuesioner dan sebagainya tentang sesuatu masalah yang menjadi tema pokok penelitian. Data bisa berupa angka atau kata, kalimat, gambar, lambang, simbol dan sebagainya tentang sesuatu yang diteliti.  Jika berupa angka, disebut data numerikal atau nomotetik yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif.  Lainnya adalah data ideografik, yang biasa digunakan dalam  penelitian kualitatif.

Data ideografik tidak dapat dibuat generalisasi, karena hanya menggambarkan kecenderungan situasi tertentu, yang khas untuk ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Itu sebabnya dalam penelitian kualitatif tidak dikenal generalisasi. Istilah “nomotetik” dan “ideografik” pertama kali dikenalkan oleh seorang filsuf bernama Wilhelm Windelband untuk menjelaskan bahwa dari data nomotetik peneliti bisa membuat  generalisasi dan tipikal untuk ilmu-ilmu alam. Sebabnya ialah gejala alam itu teratur, tidak berubah-ubah sehingga mudah diprediksi.  

Informasi yang terkumpul dari informan atau responden penelitian tetapi belum diolah disebut fakta — yang belum tentu berupa realitas. Fakta ialah sesuatu yang muncul dan membentuk fenomena atau gejala. Jadi bisa dikatakan fakta ialah informasi kasar (rough information) tentang orang, kejadian, barang, keadaan, dan sebagainya yang menjadi fokus penelitian. Jika telah diolah dan tersimpan secara sistematis, berdasar kategori dan klasifikasi tertentu,  data menjadi database.       

Persoalannya adalah ‘Big Data’ Menko Luhut yang dijadikan dasar penundaan pemilu. Big Data itu apa? Dikutip dari Wikipedia, Big Data ialah istilah untuk menggambarkan  kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat  digunakan untuk mengelola dan  menyimpan segala informasi yang diperlukan untuk suatu perusahaan atau lembaga.

Banyak orang mempermasalahkan kebenaran Big Data Luhut. Ahli komunikasi medsos, Ismail, menyebut hanya ada 10. 852 akun yang terlibat dalam percakapan wacana penundaan pemilu. Itu pun, katanya, termasuk akun-akun yang diundang, sehingga jumlah rielnya lebih sedikit lagi. Ismail menambahkan jumlah pengguna Twitter di Tanah Air 18 juta. Dari jumlah itu hanya sekitar 10 ribu orang atau 0, 055 persen yang aktif membicarakan topik perpanjangan masa jabatan presiden. Dengan demikian, dari mana angka 110 juta suara masyarakat itu? Sekitar 10 ribu orang yang aktif membicarakan wacana penundaan pemilu tidak berarti semua 10 ribu orang itu setuju penundaan pemilu. Bisa saja sebaliknya, hanya sebagian kecil lagi dari 10 ribu itu yang setuju pemilu ditunda.  Itu pun masih bisa dilacak lebih lanjut siapa mereka. Jangan-jangan hanya dari kelompok kepentingan tertentu yang tidak bisa  disebut mewakili seluruh masyarakat Indonesia.

Atas dasar penjelasan Ismail, dalam perspektf Jean Baudrillard,  Luhut melakukan apa yang disebut hyper-reality — yaitu suatu upaya membesar-besarkan realitas di mana kenyataan dan ilusi menjadi satu. Dengan menyebut angka 110 juta suara masyarakat yang menghendaki penundaan pemilu, Luhut telah mengalihkan kenyataan dalam dunia nyata ke dunia maya. Hasil polling oleh Kumparan menyatakan 92,3% pembaca Kumparan tidak percaya Big Data Luhut.   

Secara ilmiah, tidak saja angka 110 juta dipermasalahkan besarnya, tetapi juga dari mana sumber datanya, bagaimana cara memperolehnya, dan bagaiamana penyebarannya untuk dikatakan mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Mewakili seluruh masyarakat Indonesia berarti ada dari setiap provinsi, setiap kelas masyarakat, setiap partai politik, dan seterusnya  Jangan-jangan yang disebut Luhut sekian juta orang berasal dari kelompok masyarakat pendukung pemerintah. Jika demikian, tidak bias disebut mewakili masyarakat Indonesia. Menurut metode ilmiah sumber data harus jelas dan bisa diakses oleh siapa pun.

Selain itu, jika data sudah diperoleh, cara memperolehnya juga harus jelas. Bahkan demi derajat keandalannya, peneliti harus melakukan triangulasi data. Data tidak cukup diperoleh melalui satu teknik, misalnya wawancara, observasi, kuesioner atau dokumentasi saja.  Malah seorang peneliti kualitatif yang telah mengumpulkan data dengan teknik wawancara harus dicek melalui  observasi, dan juga catatan-catatan yang terkait dengan persoalan yang diteliti. Triangulasi data merupakan salah satu syarat  keabsahan data penelitian. Triangulasi tidak hanya tentang teknik data diperoleh, tetapi juga sumbernya.  Menurut Creswell (2007: 251) peneliti dapat menggunakan berbagai sumber, metode, penyelidik, dan teori untuk menguatkan bukti, yang disebut triangulasi.    

Luhut mengatakan datanya ada “Ya pasti adalah (big datanya), masa bohong. Janganlah (diungkap ke publik), kata Luhut di acara DEWG G20 di Hotel Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (16/2/2022). Yang dimiliki Luhut berbanding terbalik dengan hasil beberapa survei, baik LSI, LSI Deny JA, malah lembaga survei Charta Politika mengungkap mayoritas masyarakat menolak pemilu ditunda.  Data Luhut bertolak belakang dengan hasil semua lembaga survei. Karena itu, wajar jika publik mempertanyaan kesahihan data Luhut. Jika semua lembaga survei yang kredibel itu telah mengeluarkan hasil yang sama, sementara data Luhut tidak bisa diakses, sumbernya dari mana, dan pula cara memperolehnya publik bisa menilai mana data yang benar secara ilmiah. Bukankah salah satu tolok ukur ilmiah itu “logical, empirical, and verifiable?”. Selain harus jelas sumbernya, pengumpulan data harus dilakukan secara sangat teliti dan berulang kali untuk memasikan kesahihannya. Sayangnya, sampai tulisan ini dibuat Big Data Luhut tidak memenuhi ketiga unsur tersebut.  Produk ilmiah itu, menurut Nachmias dan Nachmias (1976: 22) adalah hasil interaksi baik secara nalar logis dan pengalaman empirik. Big Data Luhut juga tidak memenuhi dua syarat tersebut.    

Tidak logis, karena menurut  Ismail, hanya ada 10. 852 akun yang terlibat percakapan penundaan pemilu. Selain itu, jumlah pengguna Twitter di Tanah Air 18 juta. Dari jumlah itu hanya sekitar 10 ribu orang atau 0, 055 persen yang aktif membicarakan topik perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi logikanya, dari mana angka 110 juta itu? Angka itu telah mengalami hyper-reality (realitas yang dibesar-besarkan). Secara empirik, Luhut belum bisa menunjukkan Big Data yang dimiliki. Kelemahan data Luhut berikutnya ialah tidak bisa dipublikasikan alias tidak bisa diakses. Mana ada kegiatan ilmiah yang datanya tidak bisa/boleh  dipublikasikan? Jika tidak boleh diakses, muncul pertanyaan “Ada masalah apa dengan data?”. Persyaratan lainnya, menurut Silalahi (2017: 4) ialah cara seorang peneliti mengumpulkan data juga harus bisa dilakukan oleh orang lain dengan cara yang sama.   

Ada kemungkinan Luhut memang memiliki data sebagaimana sering dikatakan. Tetapi Big Data, menurut para ahli, memuat semua informasi dari masyarakat, bahkan tentang apa saja. Bisa saja informasi tentang penundaan pemilu dari masyarakat memang menjadi salah satu bagian konten Big Data, tetapi tidak sampai mencapai 110 juta. Disebutkan 110 juta suara setuju pemilu ditunda itu artinya sebesar 110 juta berpendapat sama dan setuju pemilu ditunda. Logiskah?  Dalam perspektif metodologi penelitian, Luhut dapat dikatakan benar memiliki data tentang wacana penundaan pemilu, tetapi data yang dia miliki itu bukan yang sebenarnya. Yang diperlukan dalam penelitian ilmiah adalah data yang sebenarnya, bukan sekadar data yang benar (not just true data, but real data).  

Karena Big Data telah masuk ranah politik di mana keinginan atau tepatnya ambisi orang untuk terus berkuasa tidak terbendung, maka yang terjadi adalah upaya menghalalkan segala cara, termasuk orang sulit membedakan mana data dan mana opini. Lebih jelasnya, di masyarakat, bahkan di kalangan para orang terdidik, masih sering mengalami kesulitan membedakan antara  informasi, fakta, data, dan opini. Dari sinilah kekacauan dunia penelitian kita terjadi. Sebenarnya polemik Big Data Luhut akan berakhir dengan sendirinya jika Luhut berhenti bicara dan mempersilahkan data itu yang bicara. Ungkapan yang tepat ialah “let data speak, not Luhut does”. Beribu-ribu kata oleh para pesaing Luhut tidak akan bermakna dibanding dengan satu data Luhut yang berbicara.

Ungkapan “let data speak themselves” dalam penelitian sangat penting. Posisi peneliti sebenarnya sebatas juru bicara data. Tetapi yang sering terjadi ialah peneliti sendiri berbicara mengenai persepsi atau opininya tentang pokok persoalan yang diteliti. Itu sering tidak disadari. Penelitian menjadi kacau balau ketika terjadi campur aduk antara fakta, data, opini dan persepsi. Karena itu, diperlukan expertise tersendiri bagi peneliti untuk membuat data bicara sendiri. Research is about data. Jika bukan data yang berbicara, namanya bukan riset.     

Masalahnya, hingga saat ini Luhut masih belum membolehkan Big Data itu bicara sendiri. Karena itu, sikap inkonsitensi antara Luhut dan juru bicaranya, data yang tidak dapat diakses publik, lemahnya logika angka 110 juta suara setuju penundaan pemilu, ketidakjelasan sumber dan cara data diperoleh, bertolak belakang dengan hasil lembaga-lembaga survei dan lain-lain secara ilmiah Big Data Luhut lemah.             

Mengakhiri tulisan ini, saya perlu menambahkan bahwa Big Data Luhut telah masuk ranah politik, bahkan menjadi bola panas. Dalam politik,  nothing is impossible to happen, termasuk dalam penundaan pemilu. Dulu Jokowi memang sempat marah-marah jika ada orang usul perpanjangan masa jabatan. Tetapi sekarang dia mengatakan dalam alam demokrasi seperti saat ini siapa pun boleh berpendapat tentang apa saja, termasuk tentang penundaan pemilu. Kata para ahli “politics is an art of making possible”. Politik adalah seni yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Penundaan pemilu yang tampaknya tidak mungkin terjadi bisa saja menjadi kenyataan jika manuver para penggagas berhasil meyakinkan publik dan membuat aturan yang secara konstitusional dapat memayunginya. Tampaknya, kasak kusuk segelintir elite politik masih terus berlangsung hingga hari ini, walau rencana penundaan pemilu memperoleh penolakan masyarakat.

Secara akademik, ada hal menarik untuk dapat dicermati lebih jauh mengenai rencana penundaan pemilu. Para peneliti sosial bisa melakukan studi mendalam mengenai agenda apa sebenarnya di balik rencana tersebut. Apa benar karena pemerintah ingin fokus pada pemulihan ekonomi dan  beaya politik terlalu besar untuk menyelenggarakan pemilu. Agar bukan opini yang bicara, maka para peneliti sosial bisa memulainya mengumpulkan data dan menganalisisnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Rasanya, kita masih akan menyaksikan episode berikutnya apa yang akan terjadi pada bangsa ini. Wallahu a’lam bish-shawabI!

______________

Malang, 25 Maret 2022

Daftar Pustaka

Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry & Research Design. Choosing

Among Five Approaches. Los Angelses, London, New Delhi: Sage.

Nachmias, David and Chava Nachmias, 1976. Research Methods in the Social

Sciences. New York : St. Martin’s  Press. 

Silalahi, Ulber. 2017. Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. Bandung: PT. Refika Aditama.

Visits: 52744
Today: 601

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *